Ekspor

Inovasi Pelayanan Ekspor

Dasar Hukum

1. UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
2. PMK No. 155/PMK.04/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
3. PMK No. 106/PMK.04/2022 tentang Pemungutan Bea Keluar
4. PMK No. 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Barang Larangan dan/atau Pembatasan
5. PMK No. 96 Tahun 2023 jo. PMK No. 4 Tahun 2025 tentang Barang Kiriman
6. Perdirjen Bea dan Cukai No. 9/BC/2023 dan No. 22/BC/2024 tentang Tata Laksana dan Pemberitahuan Ekspor

Konsep Dasar

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean. Secara hukum, barang dianggap telah diekspor pada saat dimuat ke sarana pengangkut untuk dibawa keluar dari wilayah pabean.

Prosedur Kepabeanan Ekspor

1. Persiapan barang dan dokumen oleh eksportir
2. Penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
3. Pemeriksaan fisik (berdasarkan manajemen risiko)
4. Penelitian dokumen
5. Pemuatan ke sarana pengangkut
6. Keberangkatan (barang dianggap telah diekspor)

Alur Dokumen PEB

Pemeriksaan Fisik

• Barang ekspor tertentu (re-ekspor, fasilitas, bea keluar)
• Indikasi pelanggaran perpajakan atau kepabeanan
• Hasil analisis risiko dari unit pengawasan

Pemeriksaan dapat dilakukan di kawasan pabean, gudang eksportir, atau lokasi lain yang relevan.

Pengecualian PEB

• Barang pribadi penumpang
• Barang awak sarana pengangkut
• Barang pelintas batas
• Barang kiriman ≤ 100 kg

Sanksi

• Tidak menyampaikan pemberitahuan pabean: pidana penjara dan/atau denda
• Dokumen palsu: pidana penjara dan/atau denda
• Terlambat pembatalan ekspor: denda administratif
• Salah pemberitahuan barang: denda hingga 1000% dari kekurangan pungutan

Informasi Seputar Ekspor

Pelajari berbagai ketentuan dan pertanyaan umum terkait kegiatan ekspor melalui halaman FAQ resmi Bea Cukai.